Analisis pelayanan pemerintah terkait MLSI Aplikasi digital korlantas polri (Tugas 2 MLSI)

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh...

Halo semua kembali lagi nih sama saya Reza Firmansyah dari universitas gunadarma Fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi prodi Sistem Informasi dan kali ini saya akan membahas Pelayanan pemerintah terkait Manajemen Layanan Sistem Informasi

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan yang baik dalam pemerintahan. Tujuan pelayanan publik didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik.

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan. Semua orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien. Timbul permasalahan dalam pelayanan yang di sebabkan oleh pelaku pelayanan dan yang dilayani seperti kurangnya komunikasi. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapakan dalam pelayanan untuk mensejatrakan masyarakat.  Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses, dimana ada orang yang dilayani, melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. 

         Sebagai contoh layanan public dari pemerintah adalah pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diberikan oleh pihak kepolisian dan dimonopoli oleh salah satu pihak. SIM tidak boleh dikeluarkan oleh lembaga lain termasuk swasta karena dapat melanggar peraturan. Sehingga pelayanan yang seperti itu dengan ciri dimonopoli oleh pemerintah disebut pelayanan publik.

Pelayanan publik banyak mengalami berbagai macam rintangan yang menghadang seperti pelayanan yang berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, sulit dipahami, sulit dilaksanakan, tidak akurat, tidak transparan, tidak adil, birokratis, tidak profesional, tidak akuntabel, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, kurangnya kepastian hukum, KKN, biaya tinggi, polarisasi politis, sentralistik, tidak adanya standar baku dan lemahnya kontrol masyarakat.

Kita ambil contoh dari pelayanan yang berbelit belit, biasanya disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang kurang kompeten, Lemahnya sistem pengawasan anggaran, Lemahnya pengawasan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat. Hal ini menyebabkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat yang akhirnya masyarakat mempunyai pandangan buruk terhadap pelayanan pemerintahan tersebut. Hal seperti itu harus diantisipasi sejak dini mengingat rakyat masih membutuhkan pelayanan yang baik yang diberikan oleh pemerintah karena pemerintah memonopoli pelayaan yang menyangkut rakyat banyak.

Contoh lain adalah pembuatan dan perpanjangan SIM (surat ijin mengemudi) dimana masih dinilai kurang efisien karena masyarakat harus menunggu dalam antrian Panjang hanya untuk melakukan sesi foto dalam perpanjangan SIM dan pembayaran SIM. Dalam hal ini pemerintah memberlakukan perpanjangan SIM online  lewat aplikasi yang Bernama “digital korlantas polri”.

Aplikasi Digital Korlantas POLRI adalah aplikasi resmi dari Korlantas POLRI Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan Korlantas. Dalam aplikasi ini, masyarakat dapat menggunakan menu:

• SINAR (SIM Nasional Presisi)
• Perpanjangan SIM
• Pembuatan SIM Baru (akan segera tersedia)
• SIGNAL (Samsat Digital Nasional)
• Pembayaran PKB (akan segera tersedia)
• E-TBPKP dan E-Pengesahan (akan segera tersedia)
• SAMSAT Keliling (akan segera tersedia)
• NTMC POLRI
• CCTV (akan segera tersedia)
• Berita (akan segera tersedia)
• ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)
• Notifikasi Real Time (akan segera tersedia)

Keunggulan Aplikasi Digital Korlantas POLRI:

• Digital ID

Representasi digital dari identitas fisik yang disimpan secara online dengan sistem keamanan data yang terenkripsi.

• Biometric Authentication

Penggunaan Face Recognition dengan fitur Liveness yang terintegrasi dengan data biometrik E-KTP sehingga data Anda terlindungi oleh sistem.

• Mempercepat Proses Administrasi

Pelayanan terintegrasi secara daring sehingga mempercepat proses administrasi.

• Memudahkan Proses Pembayaran

Dapat melakukan pembayaran dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia di aplikasi.

• Tidak Perlu Datang ke SATPAS / SAMSAT

Dokumen dikirimkan langsung ke rumah Anda sehingga Anda tidak perlu datang ke SATPAS / SAMSAT untuk pengambilan dokumen.

Dibalik manfaat dari adanya pelayanan secara online masih terdapat kekurangan contohnya pada aplikasi tersebut seperti masih harus banyak dilakukan pengembangan lagi salah satunya di menu transaksi. Transaksi masih tidak bisa dibatalkan oleh kita, dan transaksi yg sudah lewat 1 x 24jam belum dibatalkan secara otomatis juga, jadi kita tidak bisa memproses perpanjangan baru lagi, padahal di transaksi yg awal mau di rubah metode pengiriman.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan secara terpadu, dengan melakukan berbagai terobosan, antara lain melalui revitalisasi, restukturisasi, dan deregulasi, peningkatan profesionalisme aparat dan partisipasi masyarakat, korparatisasi, e-government, pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Untuk memastikan semua ini, perlu dikembangkan pengendalian melalui pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan publik yang diberikan sebagai usaha umpan balik untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masa mendatang.

referensi :

http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/275/2/bab1.pdf
https://www.digitalkorlantas.id/

https://media.neliti.com/media/publications/241255-upaya-peningkatan-kualitas-pelayanan-pub-b4297496.pdf